Network
Portalbangkalan.com - Siapa yang tak kenal dengan Jalan Tol Nganjuk-Kediri? Proyek strategis nasional ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas antara dua kabupaten di Jawa Timur. Namun, tahukah kamu bahwa proyek ini masih dalam tahap pengumpulan data dokumen kepemilikan tanah yang terdampak oleh pembangunan jalan tol?
Jangan kaget, karena dalam artikel ini, kamu akan mengetahui segala hal tentang proyek Jalan Tol Nganjuk-Kediri. Yuk, simak ulasan berikut!
Membangun Konektivitas untuk Kemajuan Daerah
Proyek Jalan Tol Nganjuk-Kediri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di daerah. Konektivitas yang lebih baik antara kedua kabupaten akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Proses Pembebasan Lahan yang Sedang Berlangsung
Saat ini, proyek ini masih dalam tahap pengumpulan data dokumen kepemilikan tanah yang terdampak oleh pembangunan jalan tol. Belum ada proses pembebasan lahan dengan nilai ganti rugi kepada warga. Oleh karena itu, Tim PPK Appraisal lahan jalan tol Nganjuk-Kediri telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan warga untuk menanyakan nilai taksiran harga tanah dan NJOP tanah.
Harapan Warga Terdampak Proyek
Warga yang terkena dampak proyek ini mengharapkan segera ada kejelasan soal ganti rugi dan bisa membeli tanah pengganti atau membangun rumah di tempat lain. Kepentingan warga harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan dengan cepat, adil, dan transparan.
Baca Juga: 2 Jalan Tol Sumatera Utara, Solusi Akses Lancar Menuju Destinasi Wisata Andalan
Manfaat Jalan Tol Nganjuk-Kediri
Dalam jangka panjang, Jalan Tol Nganjuk-Kediri akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Selain mempercepat konektivitas antara kedua kabupaten, jalan tol ini juga akan mempercepat mobilitas orang dan barang, sehingga membantu mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan yang lama.
Koordinasi yang Baik antara Pemerintah dan Masyarakat Terdampak
Untuk mencapai tujuan ini, perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Proses pembebasan lahan dan ganti rugi harus dilakukan dengan cara yang memenuhi standar kelayakan dan keadilan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
