Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi

PORTALBANGKALAN.COM - Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia yang sangat merugikan keuangan negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya dengan menerapkan e-budgeting dalam sistem penganggaran pemerintah. E-budgeting diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat membantu pemberantasan korupsi. Beberapa dampak positif dari penerapan e-budgeting dalam upaya pemberantasan korupsi di antaranya:

1. Meningkatkan transparansi informasi anggaran

E-budgeting mendorong keterbukaan informasi anggaran mulai dari proses perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi anggaran. Informasi mengenai postur dan alokasi anggaran serta dokumen pendukungnya dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui website resmi Kemenkeu maupun portal e-budgeting. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap anggaran sehingga risiko penyalahgunaan anggaran untuk korupsi dapat dikurangi (Mardiasmo, 2018).

2. Memperkuat sistem pengendalian internal

E-budgeting mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara. Proses bisnis anggaran yang terintegrasi secara elektronik memudahkan jejak audit dan identifikasi celah pengendalian internal yang rawan disalahgunakan. Manajemen dapat secara proaktif memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah celah terjadinya korupsi anggaran (Halim dan Kusufi, 2014).

Baca Juga: 7 Tahap Bagaimana Makhluk Hidup dapat Muncul pada Masa Awal Pembentukan Bumi

3. Mempersempit peluang korupsi

E-budgeting dapat mempersempit celah terjadinya korupsi melalui standarisasi sistem dan prosedur penganggaran. Misalnya, penerapan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menutup celah korupsi dalam proses tender dan kontrak. Otomasi proses bisnis anggaran juga dapat menghilangkan interaksi manual yang rawan suap dan manipulasi data (Suhardjanto et al., 2011).

4. Mempercepat deteksi dan investigasi korupsi

Jejak digital yang diciptakan e-budgeting memudahkan proses audit dan investigasi oleh aparat pengawasan intern maupun ekstern. Data elektronik yang tersedia secara real time memungkinkan analisis risiko dan deteksi transaksi mencurigakan

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Penerapan e-budgeting mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan mengurangi potensi pungutan liar. Misalnya, otomasi administrasi di rumah sakit dan sekolah negeri dapat membantu menghilangkan pungutan ilegal. Pelayanan perizinan dan pajak juga menjadi lebih cepat dan pasti melalui sistem online sehingga mengurangi interaksi rentan suap antara petugas dan masyarakat.

Baca Juga: 5 Ciri-Ciri Bagaimana Reklame yang Baik, Menarik, dan Efisien

6. Memperkuat sinergi antar lembaga

E-budgeting mendorong sinergi antar K/L dan instansi pemerintah terkait upaya pemberantasan korupsi melalui integrasi sistem informasi. Misalnya, BPK dan KPK dapat secara real time memantau transaksi keuangan K/L melalui SAIBA net. Investigasi korupsi menjadi lebih cepat dan efektif karena dapat langsung mengakses data anggaran secara daring (Ambarita et al., 2018).

Dengan berbagai dampak positif tersebut, penerapan e-budgeting secara konsisten diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun perlu didukung juga oleh penegakan hukum dan penguatan budaya antikorupsi dalam birokrasi agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai.