Network
PORTALBANGKALAN.COM - Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas laut mencapai 5,8 juta km2 atau sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Dengan luasan laut yang begitu besar, pengelolaan wilayah laut dan sumber daya kelautan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, pengelolaan wilayah laut Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi kebijakan pengelolaan ruang laut nasional yang terpadu dan mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa catatan mengenai pengelolaan wilayah laut Indonesia saat ini:
Baca Juga: Bagaimana pertukaran panas antara laut dan atmosfer memengaruhi iklim global?
Aspek Kelembagaan
Dari sisi kelembagaan, pengaturan pengelolaan wilayah laut masih belum optimal dan terintegrasi dengan baik. Beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral yang tinggi dalam penentuan kebijakan terkait pengelolaan laut. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sering berseberangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penetapan kawasan konservasi perairan. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut juga dinilai masih lemah.
Diperlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia. Pembentukan lembaga khusus pengelolaan laut yang memayungi semua kementerian dan daerah patut dipertimbangkan agar pengelolaan laut lebih terintegrasi dan berkesinambungan (Hafild, 2021).
Aspek Sumber Daya Manusia
Pengelolaan wilayah laut tidak dapat optimal jika tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai. Saat ini, jumlah sumber daya manusia di Indonesia yang ahli di bidang kelautan dan perikanan masih sangat terbatas. Misalnya, jumlah peneliti di lembaga penelitian kelautan dan perikanan baru mencapai 700 orang.
Menurut Mulyadi (2019), rasio akademisi kelautan di Indonesia hanya 0,2 persen per 100.000 penduduk, jauh di bawah Filipina (10 persen), Jepang (5 persen) dan Malaysia (1,9 persen). Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai kelautan dan perikanan menjadi PR besar Indonesia ke depan agar pengelolaan SDA laut lebih optimal.
Aspek Teknologi
Dukungan teknologi mutakhir juga penting dalam mendukung pengelolaan wilayah laut yang efektif. Sayangnya, teknologi kelautan di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Misalnya, armada pengawasan laut Indonesia sebagian besar masih menggunakan kapal-kapal tua berukuran kecil yang jarang melakukan patroli rutin.
Indonesia juga kalah jauh dalam penguasaan teknologi satelit, terutama dalam pemetaan dan pemantauan kondisi laut secara real time. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga pembaruan teknologi kelautan kerap tertunda. Peningkatan anggaran riset dan pengadaan teknologi kelautan mutakhir perlu menjadi prioritas agar pengelolaan laut Indonesia lebih optimal (Puslitbang Sosek KP KKP, 2022).
