Network
PORTALBANGKALAN.COM - Pembuatan kapal laut atau kapal selam melibatkan berbagai aspek hukum yang menjadi dasar dalam proses perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian kapal-kapal tersebut. Berikut ini adalah beberapa hukum yang menjadi dasar dalam pembuatan kapal laut atau kapal selam beserta alasannya.
1. Hukum Maritim Internasional
Hukum Maritim Internasional menjadi dasar utama dalam pembuatan kapal laut atau kapal selam. Hukum ini mengatur berbagai aspek terkait navigasi, keamanan, perlindungan lingkungan, hak dan kewajiban negara-negara, serta hak dan kewajiban individu yang terlibat dalam operasi kapal laut atau kapal selam.
Baca Juga: Bagaimana Sistem Pernapasan Berperan Dalam Mempertahankan Homeostasis Dalam Tubuh Manusia?
Alasan: Hukum Maritim Internasional diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan adil dalam penggunaan perairan internasional. Dalam konteks pembuatan kapal laut atau kapal selam, hukum ini memberikan pedoman tentang standar keselamatan, perlindungan lingkungan laut, hak dan kewajiban awak kapal, serta kewajiban negara-negara dalam mengatur operasi kapal di wilayah perairan mereka.
2. Hukum Konstruksi Kapal
Hukum konstruksi kapal adalah seperangkat peraturan dan standar yang mengatur proses perancangan, pembuatan, dan pengujian kapal laut atau kapal selam. Hukum ini meliputi persyaratan teknis terkait desain kapal, material yang digunakan, sistem keamanan, dan prosedur pengujian.
Alasan: Hukum konstruksi kapal diperlukan untuk memastikan bahwa kapal laut atau kapal selam dibangun dengan standar yang tinggi dan memenuhi persyaratan keselamatan. Melalui hukum ini, aspek-aspek teknis seperti kekuatan struktural, stabilitas, kemampuan berlayar, dan integritas sistem kapal diatur dengan cermat untuk menghindari kegagalan yang dapat membahayakan kapal dan awaknya.
3. Hukum Kepemilikan dan Operasi Kapal
