Ratusan Hektar Kebun Digusur untuk Membangun Tol Pertama di RI dengan Anggaran RP 4,4 M Tak di Sangka

- 24 Juli 2023, 22:00 WIB
Ratusan Hektar Kebun Digusur untuk Membangun Tol Pertama di RI dengan Anggaran RP 4,4 M
Ratusan Hektar Kebun Digusur untuk Membangun Tol Pertama di RI dengan Anggaran RP 4,4 M /

 

PORTALBANGKALAN.COM - Sebuah proyek tol pertama di Indonesia yang berjarak 468 km dari Jawa Tengah telah menarik perhatian banyak orang. Proyek tol ini, walaupun menjadi tonggak sejarah dalam infrastruktur transportasi, memiliki cerita kelam terkait dengan pembangunannya. Mari kita simak lebih lanjut tentang tol pertama di Indonesia ini yang menjadi kontroversi karena melibatkan penggusuran ratusan hektar perkebunan.

Sejarah Pembangunan Tol Pertama di Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1971, pemerintah Amerika Serikat membangun pabrik gula Kaiser Cement dengan produksi per tahun mencapai 1,2 juta ton. Keberadaan pabrik gula tersebut menyebabkan kemacetan parah di jalanan karena banyak truk pengangkut tebu yang melintas. Melihat kondisi ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan, Sutami, mengusulkan pembangunan jalan tol berbayar sebagai solusi.

Baca Juga: Cuma 25 Menit dari Pusat Kota! Rekomendasi Tempat Hangout Baru di Malang Sajikan Nuansa Ala Eropa

Diharapkan bahwa tol ini dapat mengurangi kemacetan akibat truk tebu dan sekaligus meningkatkan pemasukan negara. Berdasarkan estimasi pemerintah, negara bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp100 juta per bulan apabila tol berjarak 468 km dari Jawa Tengah ini dapat dibangun. Terobosan brilian ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah anggaran negara yang semakin menipis.

Dana dan Sumber Pembiayaan

Untuk merealisasikan proyek ambisius ini, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp4,4 miliar. Sebanyak 70 persen dari total dana berasal dari utang kepada Amerika Serikat, sementara sisanya diperoleh dari APBN yang sudah sangat terbatas dan memprihatinkan. Utang kepada Amerika Serikat tersebut harus dikembalikan selama 20 tahun, menjadikan tol ini sebagai proyek pertama di Indonesia yang didanai dari utang asing.

Proses Pembangunan dan Dampaknya

Pembangunan tol pertama di Indonesia ini dimulai pada tanggal 27 Maret 1973 dan berhasil diselesaikan pada tanggal 23 Maret 1978. Perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai, ditunjuk sebagai kontraktor utama untuk menyelesaikan proyek ini. Namun, pembangunan tol ini tidak berjalan mulus karena mengorbankan ratusan hektar lahan perkebunan penduduk.

Baca Juga: Berikut adalah 3 Universitas Terbaik di Kepulauan Riau Ternyata Kampus Ini Loh Juaranya

Tidak hanya itu, sejumlah lahan permukiman penduduk juga harus digusur dan digantikan dengan ganti rugi yang terbilang kecil, yaitu hanya sebesar Rp25 per meter. Kondisi tersebut menimbulkan kontroversi dan protes dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan oleh proyek tol ini.

Selain itu, selama masa pembangunan tol, terdapat laporan mengenai 22 pekerja yang tewas karena kecelakaan. Hal ini menambah polemik dan keprihatinan terhadap keselamatan dalam proyek-proyek besar seperti ini.

Jagorawi: Nama dan Dampaknya

Tol pertama di Indonesia ini diberi nama "Jagorawi," yang merupakan singkatan dari Jakarta - Bogor - Ciawi. Saat itu, warga sekitar belum terbiasa dengan adanya jalan tol dan melakukan banyak hal yang dianggap merugikan pengendara. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin terbiasa dengan adanya fasilitas tol ini, dan Jagorawi menjadi salah satu jalan tol yang vital dalam konektivitas wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Baca Juga: Download Yandex Mod Apk Terbaru untuk Nonton Film HD

Kesimpulan

Pembangunan tol pertama di Indonesia, Jagorawi, yang berjarak 468 km dari Jawa Tengah, menandai tonggak sejarah dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Meskipun proyek ini membawa manfaat dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan pemasukan negara, tidak dapat diabaikan juga dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang terdampak penggusuran.

Sebagai sebuah pembelajaran, pembangunan proyek infrastruktur haruslah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, proyek-proyek pembangunan di masa depan dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat yang ada.

Editor: Ari Prasetyo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah