Network
PORTALBANGKALAN.COM - Sobat bangkalan, dalam beberapa waktu terakhir, muncul perkembangan terkait adanya dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari-Kecamatan Porong yang dilaporkan oleh Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK) pada awal bulan Mei 2023. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo juga telah merespon laporan tersebut dan melakukan tindakan lanjutan di lansir dari radarjatim.
Respons Kejari Sidoarjo Terhadap Laporan Dugaan Mark Up Anggaran
Baca Juga: Kamu Bakal Kaget! 5 Kecamatan Tersempit di Sidoarjo yang Bikin Geleng-geleng Kepala
Kepala Seksi Intelejen Kejari Sidoarjo, Andrie Dwi Subianto, menyatakan bahwa pihaknya telah merespon dengan serius terkait laporan dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera di Desa Candipari. Beberapa pihak terlapor telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait laporan MPK tersebut. Namun, Andrie Dwi Subianto belum membeberkan pihak-pihak mana saja yang telah dimintai klarifikasi dan belum dapat memastikan apakah kasus ini melibatkan unsur pidana atau tidak.
Tanggapan Pelapor Dugaan Mark Up Anggaran
Tri Joko Nugroho, pelapor dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui adanya pemanggilan dari Kejari Sidoarjo terhadap pihak-pihak yang dilaporkannya. Ia meminta agar Kejari Sidoarjo serius dalam menangani permasalahan ini karena ia menduga adanya oknum-oknum di Pemerintah Desa Candipari yang terlibat dalam mark up anggaran Dana Desa (DD) 2021 untuk pembangunan pujasera tersebut. Joko juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Kepala Desa Candipari Menolak Berkomentar
Moh. Nurhadi, Kepala Desa Candipari, saat didatangi oleh RadarJatim.id beberapa waktu yang lalu, menolak berkomentar terkait laporan dari MPK ke Kejari Sidoarjo. Sebagaimana diketahui, Pemdes Candipari dilaporkan oleh MPK terkait dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera yang menggunakan DD tahun 2021-2022.
Penjelasan Detail Dugaan Mark Up Anggaran
Perlu diketahui bahwa dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari-Kecamatan Porong mencapai ratusan juta rupiah. MPK mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) 2021 dalam proyek pembangunan pujasera tersebut . Hal ini mencuat setelah MPK melakukan pemantauan dan analisis terhadap penggunaan dana pembangunan di Desa Candipari.
Pelapor dugaan mark up anggaran, Tri Joko Nugroho, mengharapkan Kejari Sidoarjo tidak hanya sebatas memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Ia berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan serius melalui tahap penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan setelah terkumpul bukti-bukti dan berkas-berkas yang cukup. Tujuannya adalah agar pihak yang terlibat dalam dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari dapat dijatuhi hukuman yang setimpal.
Tahapan Penyelidikan oleh Kejari Sidoarjo
Dalam menjalankan tugas penyelidikan, Kejari Sidoarjo telah memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari. Klarifikasi ini menjadi langkah awal dalam mengumpulkan informasi dan fakta terkait kasus tersebut. Kejari Sidoarjo juga berkomitmen untuk melakukan penyidikan secara menyeluruh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Kesimpulan
Dari perkembangan terbaru terkait dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari-Kecamatan Porong, terlihat adanya respons serius dari Kejari Sidoarjo dalam menangani laporan tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak terlapor telah dilakukan untuk dimintai klarifikasi. Pelapor juga menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kekuatan hukum yang tetap. Dugaan mark up anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah menjadi perhatian serius MPK dan masyarakat. Penyelidikan lebih lanjut oleh Kejari Sidoarjo akan membawa kasus ini ke tahap penyidikan yang berpotensi menghasilkan tindakan hukum yang tepat dan adil.
| Desa | Kecamatan | Laporan | Dugaan Mark Up | Pelapor |
|---|---|---|---|---|
| Candipari | Porong | Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK) | Ya | Tri Joko Nugroho |
Aksi yang Diharapkan
Untuk para pembaca, diharapkan agar tetap mengikuti perkembangan kasus dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari-Kecamatan Porong ini. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kejari Sidoarjo , perlu mendapatkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat dalam menangani kasus korupsi. Jika terbukti ada unsur pidana dalam kasus ini, tindakan hukum yang setimpal harus diberlakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak korupsi. Mari bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kesadaran dan Transparansi dalam Penggunaan Anggaran
Permasalahan dugaan mark up anggaran tidak hanya terjadi di Desa Candipari-Kecamatan Porong, tetapi juga dapat muncul di berbagai daerah lainnya. Oleh karena itu, kesadaran dan transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi sangat penting. Masyarakat perlu aktif memantau penggunaan dana pembangunan dan melaporkan adanya indikasi penyimpangan anggaran kepada lembaga terkait. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mencegah dan memberantas tindak korupsi demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sobat bangkalan, mari kita bersama-sama menjaga integritas dan mengawal tindakan pemerintah demi kepentingan bersama. Dugaan mark up anggaran pembangunan pujasera Desa Candipari-Kecamatan Porong adalah salah satu contoh yang menuntut tindakan hukum yang tegas. Mari kita dukung langkah-langkah yang diambil oleh Kejari Sidoarjo dan berperan aktif dalam memberantas korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Selamat membaca dan selalu menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik!
