Network
PORTALBANGKALAN.COM - Dalam debat Capres 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023, Calon Presiden nomor urut 2, Anies Baswedan, melontarkan tudingan kepada Calon Presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto. Anies menyebut bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena khawatir bisnisnya terganggu.
Baca Juga: Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDIP Ngamuk ?
Tudingan Anies tersebut dipicu oleh pernyataan Prabowo di masa lalu bahwa sulit untuk berbisnis tanpa dukungan dari pemerintah. Prabowo pernah mengatakan bahwa "dalam dunia usaha, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan pemerintah."
Tudingan Anies tersebut menimbulkan perdebatan di publik. Sebagian orang setuju dengan Anies, sementara sebagian lain menganggap tudingannya terlalu berlebihan.
Kaitan antara bisnis dan kekuasaan
Pada dasarnya, kaitan antara bisnis dan kekuasaan merupakan hal yang wajar. Bisnis membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk dapat beroperasi dengan lancar. Pemerintah dapat memberikan dukungan tersebut melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian izin, subsidi, atau proyek pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, kaitan antara bisnis dan kekuasaan semakin erat sejak era Orde Baru. Pada era tersebut, pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian. Pemerintah memiliki kontrol yang besar terhadap berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertambangan, perbankan, dan telekomunikasi.
Era Orde Baru juga ditandai dengan praktik nepotisme dan korupsi. Hal ini membuat bisnis menjadi semakin bergantung pada kekuasaan.
Bisnis Prabowo Subianto
