Network
PORTALBANGKALAN.COM - Isu pemekaran wilayah terus menjadi perbincangan hangat, salah satunya adalah di Kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kawasan ini di Kabupaten Flores Timur sudah diusulkan sebagai provinsi baru untuk masuk dalam RUU 5 Provinsi yang dibahas oleh Komisi II DPR RI.
Inisiatif ini tidak hanya datang dari Gubernur NTT saja, namun seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Flores Timur juga menginginkan hal yang sama.
Wacana pemekaran Provinsi NTT sudah didengungkan sejak lama dan sudah mendapat respons dari pemangku kebijakan di sana, bahkan sudah dibahas dalam rapat paripurna di DPRD NTT dan secara resmi telah dibahas untuk menuju Paripurna DPR RI.
Hal ini tentu tidak tanpa alasan, karena sudah lama wacana tersebut digaungkan meskipun moratorium aturan masih dilakukan,
Setelah keberhasilan pembentukan provinsi baru di Papua, banyak wilayah di NTT yang juga berupaya untuk mengusulkan pemekaran wilayah mereka.
Wilayah Kepulauan Flores dianggap memiliki potensi besar dari berbagai aspek yang dapat digunakan dengan maksimal jika pemekaran wilayah tersebut diterapkan.
Namun, proses pemekaran wilayah menjadi provinsi baru perlu diinisiasi oleh masyarakat dan pemangku kebijakan demi kebaikan bersama. Meskipun dari berbagai aspek di daerah sudah mendapat persetujuan, wacana untuk pembentukan Provinsi Flores masih harus menunggu waktu.
RUU 5 Provinsi yang dibahas oleh Komisi II DPR RI saat ini tidak mengenai pemisahan wilayah Flores dari NTT untuk menjadi provinsi tersendiri.
Baca Juga: Maladewa: Negara Muslim Terkecil yang Mungkin Belum Kamu Ketahui
Pembentukan provinsi baru atau pemisahan wilayah dengan otonomi seperti tingkat provinsi memerlukan pembahasan tersendiri serupa dengan pembahasan provinsi baru di Papua.
Selain itu, undang-undang pembentukan provinsi tidak dapat dianggap kadaluarsa secara yuridis sehingga masih memerlukan waktu untuk ditindaklanjuti.
Pemekaran wilayah Flores dari NTT saat ini hanyalah sebuah wacana dan proses pemekaran wilayah memerlukan waktu yang cukup lama dan persetujuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.***
